Mengawali tahun 2018, KP2KP Bintuni melanjutkan pola penyuluhan dengan fokus kepada sektor usaha terbesar di lokasi usaha di Bintuni (Senin, 15/1). Kali ini KP2KP Bintuni melakukan penyuluhan kepada wajib pajak prioritas yaitu perusahaan konstruksi rekanan pemerintah terbesar di Bintuni. Kepala KP2KP Oky Cahya Kurniawan dan penyuluh Lucky Tandung Mangende mengunjungi satu persatu perusahaan konstruksi di lokasi usaha mereka.

Khusus wajib pajak prioritas, KP2KP Bintuni sengaja melakukan penyuluhan dengan pendekatan lebih pribadi. Cara ini diyakini bisa meningkatkan efektivitas penyuluhan. Dialog bisa dilakukan lebih intensif antara penyuluh dan wajib pajak. Wajib pajak juga bisa bertanya mengenai aturan aturan perpajakan dengan lebih detil.

Berdasarkan data, sektor usaha konstruksi rekanan pemerintah termasuk sektor terbesar penyumbang angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Bintuni. Kontribusi pajak dari sektor ini pun cukup besar. Hal ini disebabkan adanya sistem pemotongan pajak secara otomatis oleh pemerintah pada saat pencairan proyek pemerintah. Namun demikian, potensi pajak dari sektor kontruksi masih cukup besar terutama potensi pajak dari PPh Potput.

“Berdasarkan data kami, masih banyak wajib pajak konstruksi rekanan pemerintah yang belum menyelesaikan PPh Potput,” ujar Oky. Pada saat penyuluhan langsung didapati banyak wajib pajak yang tidak memahani kewajiban PPh Potput. Wajib pajak menganggap kewajiban mereka telah selesai saat dipotong pemerintah. Pelaksana penyuluh pajak menjelaskan bahwa kewajiban pajak rekanan pemerintah bersifat final hanya untuk penghasilan perusahaan, tetapi kewajiban pajak sebagai pihak yang harus memotong pajak pihak ketiga atas pengeluaran perusahaan saat melakukan pembayaran berupa gaji, upah, jasa, dan dividen tetap harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Selain itu, banyak perusahaan konstruksi rekanan pemerintah yang berstatus NPWP cabang. Wajib pajak mengira bahwa kewajiban pajak hanya dilakukan oleh perusahaan pusatnya.

Selama 3 hari, KP2KP Bintuni berhasil mengunjungi setidaknya 20 wajib pajak usaha konstruksi rekanan pemerintah terbesar di Bintuni. KP2KP Bintuni berharap setelah wajib pajak memahami mengenai kewajiban PPh potput, wajib pajak segera melakukan pembayaran PPh Potput. KP2KP Bintuni juga akan terus melakukan edukasi kepada wajib pajak sektor usaha konstruksi.

Sumber : http://www.pajak.go.id/news/sosialisasikan-pph-potput-kp2kp-bintuni-kunjungi-wp-konstruksi

Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, pemerintah berupaya mewujudkan level kesetaraan terhadap pelaku usaha. Sebab itu, pemerintah tengah memfinalkan perlakukan perpajakan pada e-commerce.

“Prinsip level playing field sama keadilan seluruh sektor dan pelaku. Oleh karena itu kami akan segera memfinalkan formulasi mengenai treatment perpajakannya. Sehingga, ada kesamaan dan keadilan antara seluruh sektor dan pelaku,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (15/1/2018).

Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, pemerintah berupaya mewujudkan level kesetaraan terhadap pelaku usaha. Sebab itu, pemerintah tengah memfinalkan perlakukan perpajakan pada e-commerce.

“Prinsip level playing field sama keadilan seluruh sektor dan pelaku. Oleh karena itu kami akan segera memfinalkan formulasi mengenai treatment perpajakannya. Sehingga, ada kesamaan dan keadilan antara seluruh sektor dan pelaku,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/3227377/sri-mulyani-bakal-pangkas-pajak-ukm-yang-jualan-online